Selasa, 16 Agustus 2011

PERCOBAAN (POGING)


A. Pengertian Percobaan
Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53:
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54:
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.


Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (poging), yang
selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan.
Pengertian percobaan tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun yang ditetapkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumah persyaratan tertentu.
Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang
bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseoranghendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.1 Menurut Jan Remmelink,2 dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu
tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. “Upaya tanpa keberhasilan”, demikian dirumuskan oleh Pompe, guru besar dari Utrecht. Jika kita mengikuti jalan pikiran di atas, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai. Syarat
bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undang-undang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak si
pelaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.3 Jonkers menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai.4
Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan: Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang
telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan).5

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu
percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.
Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya. Suatu percobaan dianggap telah terjadi jika memenuhi ketiga syarat tersebut.
Pada umumnya menurut bunyi rumusan suatu delik, pelaku dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya itu telah selesai diwujudkan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi semua unsur tindak pidana (delik). Namun pembentuk undang-undang juga merasa perlu mengancam pidana karena telah melakukan suatu percobaan (poging) kepada seorang yang melakukan suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut belum memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam suatu undangundang, jika syarat-syarat suatu percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga undang-undang perlu merumuskan secara tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapat dipidananya suatu percobaan kejahatan.
Menurut Jonkers ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi pidana pada percobaan melakukan tindak pidana pada umumnya, yaitu:6
a. Pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan;
b. Perlindungan terhadap barang hukum, yang diancam dengan bahaya.
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan tindak pidana perlu diancam dengan pidana dengan alasan:
a. Dilihat dari sudut subjektif, bahwa pada diri orang tersebut telah menunjukkan suatu perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat;
b. Dilihat dari sudut objektif, bahwa perbuatan percobaan melakukan tindak pidana ini dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum.

Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh seseorang yang melakukan percobaan pelanggaran (mencoba melakukan pelanggaran) terhadap hal-hal yang telah diatur dalam UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dapat dipidana. Menurut Loebby Loqman, pembedaan antara
kejahatan ekonomi dengan pelanggaran ekonomi ditentukan oleh apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Dianggap sebagai kejahatan ekonomi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian pelaku maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran
ekonomi.7 Pemberian pidana hanya terbatas kepada kejahatan, hal ini berdasarkan kepada bahwa pelanggaran pada umumnya tidak dianggap cukup penting untuk dapat dipidana apabila masih dalam keadaan belum selesai.8 Menurut Jan Remmelink,9 penjelasan tentang pembatasan ancaman pidana hanya pada percobaan melakukan kejahatan dapat ditemukan pada kenyataan bahwa dalam hal pelanggaran, kualifikasi sebagai pidana sering bersumber pada kebutuhan untuk menata/menertibkan, jadi pada utilitas, ketimbang pada tuntutan perasaan hukum. Pelanggaran dianggap lebih ringan ketimbang kejahatan, sehingga percobaan melakukan pelanggaran dianggap tidak perlu diancam pidana. Sebagaimana kebanyakan delik (yang memunculkan ancaman) bahaya abstrak, pelanggaran pun ditujukan pada upaya-upaya (tidak tertentu) yang mengancam kebendaan hukum tertentu.
Selain itu ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya Pasal 351 ayat (5), percobaan menganiaya binatang Pasal 302 ayat (3), dan percobaan perang tanding yang diatur dalam Pasal 184 ayat (5).10 Jonkers11
menyebutkan, bahwa alasan untuk kedua delik yang pertama adalah bahwa kedua-duanya dianggap kurang penting untuk memberi pidana pada percobaan-percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut.
Percobaan untuk melakukan penganiayaan yang bersifat istimewa, seperti penganiayaan berat, penganiayaan dengan perencanaan lebih dahulu, dapat dipidana karena alasan-alasan yang bermanfaat.
Pengancaman dengan pidana terhadap percobaan untuk melakukan perang tanding telah dihapuskan, karena untuk mencegah, bahwa dengan pemberitahuan kepada polisi dengan maksud untuk mencegah perang tanding yang akan dilakukan, maka pihak-pihak yang
bersangkutan (terlibat) akan diberikan pidana karena percobaan. Jika hal
ini terjadi dikhawatirkan dalam banyak hal tidak akan dilakukan pelaporan.
Ada perbedaan pandangan tentang sifat delik percobaan menurut para ahli, apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang berdiri sendiri ataukah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna. Mengenai hal ini ada dua pandangan:

1. Percobaan dipandang sebagai dasar/alasan memperluas dapat dipidananya seseorang.
 Menurut pandangan ini bahwa, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, ia dipidana karena telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Jadi pendirian ini menyatakan bahwa sifat percobaan adalah memperluas lingkungan dapat dipidananya orang.12 Menurut pandangan ini, percobaan bukan memperluas rumusan-rumusan delik dan tidak
dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna. Para pakar yang termasuk ke dalam pandangan ini antara lain adalah Hazewinkel Suringa dan Oemar Seno Adji.

2. Percobaan melakukan suatu tindak pidana dipandang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik sempurna hanya dalam bentuk khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri. Para pakar yang termasuk ke dalam pandangan ini diantaranya adalah Pompe dan Moeljatno.
Alasan Moeljatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri antara lain adalah:13
a. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban, kalau seseorang itu tidak melakukan suatu delik;
b. Perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri, contohnya adalah delik makar. Misalnya Pasal 104, 106, 107 KUHP;
c. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai. Contoh putusan Pengadilan Adat di Palembang dimana seorang laki-laki telah mengaku menangkap/ mendekap badan seorang gadis dengan maksud mencoba bersetubuh. Laki-laki itu tidak dipidana karena melakukan percobaan persetubuhan dengan paksa, tetapi dipidana karena menangkap/mendekap badan si
gadis.
B. Niat/Kehendak (Voornemen) Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah
kepada apa yang akan diperbuatnya.14 Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazewinkel-Suringa mengemukakan
bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul.
Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain (sengaja sebagai keinsyafan kepastian ataupun sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan).15 Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (opzettelijk). Masalahnya apakah kesengajaan ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit
opzet adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas opzet adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan.
Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa yang dimaksud dengan niat dalam percobaan (poging) adalah kesengajaan dalam arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh Hazewinkel-Suringa, van Hamel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen. Berbeda dengan pendapat sarjana lainnya Vos menyatakan bahwa jika niat disamakan dengan kesengajaan, maka niat tersebut hanya merupakan kesengajaan sebagai maksud saja.16
Moeljatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah Sebagai berikut:
a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, di sinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik yang telah selesai;
b. Tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu “subjektif
onrechts-element”;
c. Oleh karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk itu perlu ada pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum
diwujudkan menjadi perbuatan.17 Dalam praktik hukum berdasarkan kepada berbagai
yurisprudensi, niat dalam hal percobaan ini menganut pandangan yang sama dengan para pakar hukum pada umumnya yaitu kesengajaan dengan semua bentuknya.
Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (opzet)
(kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).18 Sikap batin (niat) seorang pelaku percobaan kejahatan (poging) pada dasarnya diarahkan untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) yang sempurna, bahwa kemudian setelah sikap batin itu diwujudkan dalam suatu pelaksanaan, ternyata apa yang telah diniatkan (perbuatan yang dituju) itu tidak terjadi hal ini adalah persoalan lain, bukan lagi
masuk kepada hal mengenai sikap batin tetapi adalah persoalan apa sebab sikap batin (niat) semula itu tidak tercapai.19 Sebagai contoh, dalam suatu niat (kehendak) untuk melakukan
pembunuhan dengan memberikan roti yang mengandung racun kepada seseorang. Dalam hal ini termasuk juga keinsyafannya bahwa kemungkinan sekali seluruh penghuni rumah orang yang dikirim roti tersebut ikut menjadi korban. Kemungkinan orang lain ikut menjadi
korban termasuk pula apa yang disebut sebagai niat (kehendak) pada syarat percobaan, ini mirip dengan arrest “Kue Tart dari Kota Hoornse.20
Hal di atas sesuai pula dengan putusan Hoge Raad tanggal 6 Februari 1951, N.J. 1951 No. 475, m.o. B.V.A.R. yang dikenal dengan automobilist-arrest yang pada tingkat kasasi telah menyatakan seorang pengemudi mobil terbukti bersalah telah melakukan suatu percobaan
pembunuhan terhadap seorang anggota polisi, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut: 21 Seorang anggota polisi untuk keperluan pemeriksaan telah memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk berhenti. Namun pengemudi itu ternyata tidak mentaati perintah yang diberikan oleh anggota polisi tersebut, bahkan dengan kecepatan yang tinggi
mengarahkan mobil yang dikendarainya langsung ke arah anggota polisi tersebut, dan hanya karena anggota polisi tersebut pada saat yang tepat sempat menyelamatkan dirinya dengan melompat ke pinggir, maka terhindarlah ia dari kematian.
Menurut Hazewinkel-Suringa dalam Loebby Loqman, Hoge Raad mempersalahkan pengemudi dengan percobaan pembunuhan, meskipun secara sepintas mungkin tidak ada rencana untuk membunuh anggota polisi itu. Tetapi kemungkinan yang diinsyafi (disadari) dapat diterima juga sebagai niat. Dalam hal ini niat terwujud dalam sengaja
bersyarat (dolus eventualis) atau disebut juga dengan sengaja berinsyaf kemungkinan (opzet bij mogelijkheid bewustzinjn).22 Selain itu ada arrest Hoge Raad lain yang secara jelas juga menganut paham niat dalam arti luas yaitu arrest HR tanggal 26 Maret 1946, yang kasusnya sebagai berikut:23 Seorang penumpang kereta api yang membawa barang-barang
selundupan, ketika kereta api sedang bergerak cepat dan barangbarangnya akan diperiksa ia menendang kondektur yang akan memeriksanya itu keluar pintu kereta api, tetapi kondektur itu tidak terjatuh melainkan bergantung dengan berpegang kuat pada pintu kereta api. Oleh Hoge Raad orang itu dipidana karena bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Pada kasus ini kesengajaan orang tersebut menendang kondektur adalah agar dia terhindar dari pemeriksaan barang-barang selundupan yang dibawanya, bukan dengan maksud untuk membunuhnya. Tetapi orang itu seharusnya
memiliki keinsyafan bahwa dengan perbuatannya menendang kondektur itu memungkinkan ia terjatuh dari kereta api dan berakibat kematiannya.

C. Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)

1. Permulaan pelaksanaan
Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman, adalah suatu hal yang musykil
apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam percobaan, niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.24 Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat
dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering). Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara
perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan (R. Soesilo mempergunakan istilah permulaan perbuatan). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan
tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat” ataukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”.
Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan baik menurut MvT maupun pendapat para penulis bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan.25 Dalam Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal
53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain:26
a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut uitvoeringshandelingen (tindakantindakan
pelaksanaan);
b. Yang dimaksud dengan uitvoeringshandelingen itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;
c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara uitvoeringshandelingen seperti dimaksud di atas.
Berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) dengan uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan). MvT hanya memberikan pengertian uitvoeringshandelingen (tindakantindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk
dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.
Menurut MvT batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh wet (undangundang). Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undangundang.
 27 KUHP tidak ada menentukan kapankah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dari kapankah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur dari delik percobaan.
Hal senada juga dikemukakan oleh van Hattum dalam Lamintang,menurutnya sangat sulit  untuk dapat memastikan batas-batas antara tindakan-tindakan persiapan (perbuatan persiapan) dengan tindakantindakan pelaksanaan, sebab undang-undang sendiri tidak dapat dijadikan pedoman.28 Memang sulit untuk menentukan perbuatan mana dari
serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Berdasarkan MvT hanya dapat diketahui, permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) berada diantara tindakan-tindakan persiapan (voorbereidingshandelingen) dengan tindakan-tindakan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen). Oleh karena itu untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan
pelaksanaan dapat didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif (subjectieve pogingstheori) dan teori objektif (objectieve pogingstheori). Para penganut paham subjektif menggunakan subjek dari si pelaksana sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan suatu percobaan, dan oleh karena itulah paham mereka itu disebut
sebagai paham subjektif, sebagai contoh: seseorang yang tidak biasa berhubungan dengan senjata tajam tiba-tiba pada suatu hari terlihat sedang mengasah sebuah pisau yang akan digunakannya untuk membunuh seseorang, dari wujud perbuatannya yang berupa mengasah pisau ini telah terlihat adanya niat untuk melaksanakan kejahatan yang
berhubungan dengan pisau tersebut, walaupun hubungan antara perbuatan itu dengan akibat akhirnya masih terlalu jauh atau tindakan mereka itu tidak mendatangkan bahaya yang begitu besar untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
Para penganut paham objektif menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai dasar peninjauan, dan oleh karena itu paham mereka juga disebut sebagai paham objektif, contoh: seseorang yang mempunyai dendam dengan orang lain mengokang pistolnya dan mengarahkan pistol itu ke kepala B. Menurut paham objektif perbuatan mengokang pistol
dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, sedangkan menarik pelatuk pistol merupakan perbuatan pelaksanaan kejahatan.
Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang
melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.29
Sejak seorang mempunyai niat hingga sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Dalam hal ini Loebby Loqman memberikan contoh sebagai berikut:30
A mempunyai niat untuk membunuh B, untuk itu ada serangkaian perbuatan yang dilakukannya, yakni:
1. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol;
2. A mengisi pistol dengan peluru;
3. A membawa pistol tersebut menuju ke rumah B;
4. A membidikkan pistol ke arah B;
5. A menarik pelatuk pistol, akan tetapi tembakannya meleset sehingga B masih hidup.
Dari seluruh rangkaian perbuatan tersebut, perbuatan manakah yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Apakah perbuatan A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan? Apabila melihat niatnya, memang perbuatan A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol adalah dalam kaitan pelaksanaan niatnya untuk membunuh B. Akan tetapi apakah A pergi ke rumah C sudah dianggap permulaan dari pelaksanaan pembunuhan?
Contoh lain. P adalah seorang pegawai suatu kantor pos. P berkehendak untuk mencuri pos paket. Untuk itu sewaktu teman-teman sekerjanya pulang P menyelinap dan bersembunyi
di kamar kecil. Akan tetapi ternyata kepala kantor P masih belum pulang dan tertangkaplah P. Dari kasus P tersebut, apakah masuknya P ke kamar kecil sudah dianggap sebagai
permulaan pelaksanaan?
2. Teori subjektif
Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 53 KUHP bahwa “...apabila niat itu telah
terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan”. Jadi dikatakan sebagai
permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan
perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan
permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap
sebagai permulaan pelaksanaan. Pada contoh pertama, A pergi ke rumah
C untuk meminjam pistol, sudah merupakan permulaan dari niatnya
yakni ingin membunuh B. Sehingga A pergi ke rumah C untuk
meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan
melakukan percobaan membunuh B. Demikian juga dalam contoh
kedua. P masuk ke kamar kecil sudah dianggap sebagai permulaan
pelaksanaan melakukan percobaan pencurian. Karena dengan masuknya
P ke kamar kecil sudah merupakan permulaan pelaksanaan niatnya.31
Menurut teori subjektif dasar patut dipidananya percobaan (strafbare poging) itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini.32 Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan
pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap batin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya.33 Menurut van Hamel dalam P.A.F. Lamintang tidak tepat pemikiran mereka yang mensyaratkan adanya suatu rectstreeks verband atau suatu hubungan yang langsung antara tindakan dengan akibat, dimana orang menganggap yang dapat dihukum itu hanyalah tindakantindakan yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan
akibat.34
Menurut van Hamel aliran subjektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai dengan nieuwere strafrechtsleer (ajaran hukum pidana yang lebih baru) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan sampai kepada akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat
(demisdadige mens) akan tetapi juga karena dalam mengenakan pidana menurut rumus umum (algemene formule) sebagaimana halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan (niat) itulah unsur satu-satunya yang memberi pegangan kepada kita. Oleh karena kesengajaan (niat) dalam perbuatan percobaan adalah lebih jauh arahnya dari pada bahaya yang
ditimbulkan pada suatu ketika tetapi kemudian menjadi hilang. Dan juga justru dengan adanya kesengajaan (niat) itu perbuatan terdakwa lalu menjadi berbahaya, padahal kalau perbuatan dipandang tersendiri dan terlepas dari hal ikhwal yang mungkin akan timbul sama sekali tidak berbahaya. Apabila dengan kesengajaan untuk membunuh orang
mengarahkan senapan kepada sasaran, padahal pelatuk senapan tidak terpasang, maka perbuatan tersebut hanya bersifat berbahaya karena perbuatan dilakukan oleh orang yang mempunyai kesengajaan (niat) tadi. Maka menurut van Hamel jika ditinjau dari sudut niat si pembuat, dikatakan ada perbuatan permulaan pelaksanaan jika dari apa yang telah
dilakukan sudah ternyata kepastiannya niat untuk melakukan kejahatan tadi.35
Jan Remmelink36 menyebutkan bahwa, ajaran subjektif menyatakan bahwa syarat untuk menjatuhkan pidana adalah ukuran atau penilaian apakah dalam tindakan pelaksanaan pelaku telah memanifestasikan niatnya yang berbahaya, yakni ia siap menuntaskan
tindakannya tersebut. Contoh klasik adalah konflik mendalam antara Jansen dan Pietersen, sebagai berikut: Jansen berniat membunuh Pietersen. Ia membeli pistol, mengisinya, dan pada larut malam menungu di tempat gelap sampai Pietersen lewat. Tetapi malam itu
Pietersen sakit gigi dan tidak keluar untuk berjalan-jalan, sehingga pembunuhan yang sudah direncanakan tidak terjadi. Dalam ajaran subjektif, kenyataan bahwa pelaku yang mencoba benar-benar atau secara nyata dapat menuntaskan tindakannya tidaklah bersifat
menentukan. Yang penting adalah anggapan pelaku bahwa ia telah melakukan tindakan permulaan untuk mewujudkan niatnya tersebut.
Yang relevan adalah adagium voluntas reputabatur pro facto (the intent is equivalent to the fact). Untuk melihat dimana letak batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan menurut teori subjektif diberikan contoh:37
A hendak membunuh B musuhnya. Untuk hal ini, A melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:
a. Suatu hari ia pergi naik taksi menuju pasar;
b. Masuk ke sebuah toko;
c. Di toko itu dia membeli sebuah pedang;
d. Dia kembali ke rumah;
e. Dilihatnya pedang itu tumpul lalu ia mengasah pedang tersebut;
f. Kemudian disimpannya di dalam lemari;
g. Pada malam harinya dengan membawa pedang itu dia berjalan
menuju rumah calon korban (B);
h. Selanjutnya A mengetuk pintu, dan pintu dibuka oleh isteri B, A dipersilahkan masuk dan duduk di salah satu kursi;
i. Ketika B masuk ruang tamu dan duduk di kursi, A mencabut pedang dari balik bajunya;
j. A mengayunkan pedang ke arah leher B namun hanya mengenai bahu B dan tidak menyebabkan kematian B, lalu isteri B berteriak meminta pertolongan sehingga A melarikan diri.
Dari rangkaian peristiwa di atas menurut paham subjektif perbuatan membawa pedang yang telah diasah tajam dapat dinilai telah menunjukkan adanya niat untuk melakukan pembunuhan pada B, sebab pada tahap perbuatan itu telah tampak kehendak (niat) untuk
membunuh. Maka dari fakta itu tidak diragukan lagi bahwa perbuatan A menuju ke rumah B adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, sedangkan rangkaian tingkah laku sebelumnya yaitu perbuatan dari urutan A sampai dengan F adalah merupakan perbuatan persiapan.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori subjektif dapat dipidananya percobaan, karena niat seseorang untuk melakukan kejahatan itu dianggap sudah membahayakan kepentingan hukum. Sehingga niat untuk melakukan kejahatan yang telah diwujudkan menjadi suatu perbuatan dianggap telah membahayakan.

3. Teori objektif
Teori ini disebut dengan teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.
Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum.38 Jika mengacu
kepada contoh kasus yang diberikan oleh Loebby Loqman di atas, dari contoh pertama peristiwa yang menjadi tujuan A adalah membunuh B. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah permulaan pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling mungkin dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam teori objektif
dalam kasus ini adalah pada saat A menarik pelatuk pistol untuk membunuh B. Demikian pula pada kasus P. P menyelinap ke kamar kecil bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri adalah mengambil, yaitu apabila seseorang telah menjulurkan
tangannya untuk mengangkat/memindahkan suatu barang. Oleh karena itu menurut teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.39 Menurut Simons, pendapat dari para penganut paham subjektif itu adalah tidak tepat, dengan alasan bahwa paham tersebut telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan dan telah membuat segala sesuatunya menjadi tergantung pandangan yang bersifat subjektif hakim.40
Pendapat Hoge Raad tentang hal permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) ini dapat dilihat di arrest tanggal 7 Mei 1906, W. 8372, yang menyatakan bahwa perkataan “begin van uitvoering” di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP itu terutama harus dihubungkan dengan
uitvoering van hetmisdrijf (pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri), sehingga perkataan “permulaan pelaksanaan” itu terutama harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari perbuatan untuk melakukan kejahatan”.41 Perkataan “permulaan pelaksanaan” itu bukan berarti hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat si pelaku”. Perkataan tersebut terutama harus dihubungkan dengan “pelaksanaan dari kejahatan” itu. Perbedaan antara “permulaan pelaksanaan dari maksud si pelaku” dengan “permulaan pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri” sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang
terlalu jauh (besar), karena “permulaan pelaksanaan dari maksud untuk melakukan kejahatan” itu kadang-kadang jatuh pada waktu yang bersamaan dengan “permulaan pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri”42 Jan Remmelink43 menyebutkan, bahwa Hoge Raad memilih berpihak kepada objektif. Istilah “van uitvoering” di dalam Pasal 53 KUHP ditafsirkan dalam kaitan dengan kejahatan itu sendiri, dan bukan seperti kerap dikesankan pada niat pelaku. Menurut Yurisprudensi HR, pada dasarnya “van uitvoering” dapat dirangkum dalam satu rumusan:
tindakan tersebut harus terwujud sedemikian rupa sehingga penuntasan tindakan itu merupakan suatu kemungkinan konkret. Sebagian besar dari arrest Hoge Raad yang berkenaan dengan percobaan yang dapat dihukum sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 53 KUHP itu sangat dipengaruhi oleh pendapat Simons. Ajaran ajaran Simons mengenai percobaan yang dapat dihukum yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap pandangan (pendapat) para anggota Hoge Raad antara lain:44
a. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dirumuskan secara formil, suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan
dianggap telah terjadi yaitu segera setelah kejahatan tersebut mulai dilakukan oleh pelakunya. Ajaran ini telah dianut oleh Hoge Raad dalam arrest tanggal 8 Maret 1920, N.J. 1920 halaman 458, W. 10554 yang menyatakan antara lain: perbuatan menawarkan untuk dibeli dan perbuatan menghitung uang kertas yang telah dipalsukan di depan orang lain dengan maksud untuk melakukan suatu pemalsuan, menurut arrest ini merupakan suatu permulaan dari tindakan pemalsuan yang dapat dihukum;
b. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dirumuskan secara materil, suatu percobaan yang dapat dihukum dianggap telah terjadi yaitu segera setelah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh undang-undang, tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatu tindakan yang lain. Ajaran ini telah dianut oleh Hoge
Raad yaitu antara lain dalam arrest yang terkenal tanggal 19 Maret 1934, N.J. 1934 halaman 450, W. 12731, yang dikenal dengan Eindhovense Brandstichting-arrest atau arrest
pembakaran rumah di kota Endhoven;
c. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa untuk melakukan delik-delik tersebut harus dipergunakan alat atau cara-cara tertentu, ataupun dimana penggunaan alat atau cara-cara semacam itu oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai unsur yang memberatkan hukuman, maka suatu percobaan yang dapat dihukum untuk melakukan delik-delik seperti itu dianggap telah
terjadi, yaitu segera setelah pelakunya menggunakan alat atau cara yang bersangkutan untuk melakukan kejahatannya. Ajaran ini telah dianut oleh Hoge Raad yaitu sebagaimana yang dapat menarik tali pemantik kompor gas untuk pembakaran rumah tersebut. Persoalan dalam kasus ini adalah apakah telah ada perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan, ataukah baru merupakan persiapan pelaksanaan untuk melakukan
pembakaran rumah. Ternyata Hoge Raad tidak memasukkan kasus ini sebagai percobaan melakukan pembakaran. Jadi bukan merupakan percobaan. MvT menyerahkan penentuan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan kepada praktik, sehingga dalam hal ini Hoge Raad dimungkinkan untuk mencari pertimbangan dalam tiap kasus tentang apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan.
Adapun pertimbangan Hoge Raad bahwa kasus tersebut dianggap bukan sebagai permulaan pelaksanaan adalah:
(1) Perbuatan yang telah dilakukan A dan B bukan hanya merupakan kemungkinan untuk pembakaran rumah tersebut, ada kemungkinan untuk perbuatan-perbuatan lain kecuali
pembakaran rumah;
(2) Perbuatan A dan B lebih bersifat sebagai perbuatan persiapan pelaksanaan, dan bukan permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP;
(3) Perbuatan yang dimaksud sebagai permulaan pelaksanaan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang tidak diperlukan lagi adanya suatu tindakan lanjutan dari pelakunya. Tindakan menarik tali sam-bungan dari pemantik kompor gas, dianggap merupakan tindak lanjut dari pelaku, yang semestinya tindakan menarik tali tersebut tidak perlu ada dalam perbuatan permulaan pelaksanaan (dalam hal ini permulaan pelaksanaan dianggap ada jika A atau B menarik tali tersebut);
(4) Mungkin saja dalam kasus ini terjadi hal-hal yang tidak terduga sehingga pembakaran tidak akan terjadi, umpamanya:
- Pemantik kompor gas menjadi macet;
- Sumbu yang diberi bensin tidak mau menyala;
- Api tidak merambat, meskipun sebagian sumbu telah menyala;
- Ada yang menepiskan tangan sewaktu tangan itu sedang akan menarik tali.
Apabila diperhatikan ternyata dalam kasus di atas Hoge Raad lebih menggunakan teori objektif, dengan menyebutkan alasan yang pertama (1) di atas. Di samping itu juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan A dan B merupakan persiapan pelaksanaan (2) seperti yang dianut dalam teori objektif. Alasan (3) dan (4) Hoge Raad malah memberikan contoh-contoh tentang kapan suatu perbuatan dianggap sebagai permulaan
pelaksanaan.
2. Hammer Arrest (Kasus Palu) yaitu putusan Hoge Raad tanggal 21 Mei 1951, N.J. 1951, 480 yang kasus posisinya sebagai berikut:46
A seorang pria yang menjalin hubungan asmara dengan B seorang wanita yang telah bersuami, yakni C. A dan B bersepakat untuk membunuh C dengan jalan akan memukul C
pada waktu C tidur, dan setelah C pingsan akan menempatkannya di dapur dan akan dibuka saluran gas di dapur, sehingga C akan meninggal karena keracunan gas. Pada
suatu malam yang telah ditentukan, B memberikan kunci rumah kepada A sehingga A dapat masuk ke rumah B dan selanjutnya masuk ke kamar tidur, A menghempaskan palu ke arah kepala namun tidak mengenai kepala C, karena kebetulan C menggeser badannya/kepalanya pada saat yang tepat. C terbangun dan melakukan perlawanan. A memukul C beberapa kali dan melarikan diri dari rumah tersebut.
Dalam tingkat kasasi terdakwa mengutarakan bahwa, pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan A dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam suatu niat untuk pembunuhan adalah tidak tepat. Karena dianggap rencana pembunuhannya adalah dengan cara menempatkan korban di dapur dan saluran gas akan dibuka agar korban meninggal karena keracunan, bukan dengan memukul palu.
Dalam perkara tersebut Hoge Raad ternyata memutuskan bahwa apa yang dilakukan terdakwa telah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Apabila seseorang dengan pertimbangan yang masak dan dengan tenang sebelumnya untuk melakukan
pembunuhan, apalagi sebelumnya telah dipersiapkan pemukul dan masuk ke rumah korban dengan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu masuk ke kamar tidur, hal itu sudah merupakan perwujudan dari pembunuhan yang diniati.
Telah direncanakan sebelumnya ada dua tahap dalam melaksanakan pembunuhan. Yang pertama adalah memukul korban hingga pingsan, tahap kedua adalah menempatkan
korban di dapur, membuka selang gas, sehingga korban akan meninggal karena keracunan gas. Dengan demikian tahap pertama sudah dianggap sebagai perbuatan permulaan
pelaksanaan dari perbuatan yang diniati.
Apabila dibandingkan antara putusan perkara Eindhovense Brandstichting dan Kasus Palu, terhadap kedua-duanya dipakai teori objektif. Namun dalam perkara Eindhovense Brandstichting perbuatan tahap pertama yaitu perbuatan rumah siap dibakar dianggap belum merupakan perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan.
Sedangkan dalam kasus Palu perbuatan tahap pertama yaitu pemukulan dengan palu agar korban jatuh pingsan, dianggap telah merupakan perwujudan dari perbuatan yang diniatinya.
Dengan demikian Hoge Raad dalam kedua putusannya itu telah memakai teori objektif, meskipun dengan menggunakan rumusan yang disesuaikan dengan keadaan yang konkrit. Jika dibandingan kasus Eindhovense Brandstichting dan kasus palu ini digambarkan dalam suatu bagan pertahapan akan terlihat seperti berikut ini:47
Putusan Tahap I Tahap II Pembakaran 1934 Membuat rumah siap bakar (belum)
Menarik tali Kasus Palu 1951 Memukul pingsan
dengan martil Meracuni di dapur
Keterangan:
Hoge Raad memutuskan:
- dalam tahun 1934: tahap I belum permulaan pelaksanaan
- dalam tahun 1951: tahap I sudah permulaan pelaksanaan.
Khusus terhadap arrest Hoge Raad dalam Eindhovense Brandstichting, mendapat tantangan dari beberapa penulis. Menurut van Bemmelen berdasarkan putusan Hoge Raad terhadap kasus Eindhovense Brandstichting itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa objectieve
pogingsleer (paham objektif dan paham subjektif) telah dilaksanakan secara menyimpang sehingga keluar dari batas-batas semestinya. Walaupun cara memandang suatu masalah oleh kedua paham (paham objektif dan paham subjektif) itu berbeda, tetapi dalam memecahkan masalah apakah seseorang dapat dihukum atau tidak seharusnya jawabannya mengarah kepada hasil yang sama.48
Dalam perkembangan selanjutnya Hoge Raad telah memperlunak syarat zonder enig nader ingrijpen van de dader (tanpa suatu tindakan yang lain dari si pelaku), dalam peristiwa-peristiwa pembakaran seperti yang dimaksud di atas, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan mencoba menarik ujung tali semacam itu dapat dianggap sebagai suatu begin van uitvoerings-handelingen (permulaan pelaksanaan) yang telah dapat dihukum.49
Loebby Loqman dalam hal ini juga menyatakan bahwa dalam perkembangan yang terjadi di Belanda, ternyata didapati teori objektif yang diperlunak (gematigd objectieveleer), yakni dalam kasus Cito, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:50
Dua orang bertopeng dan bersenjata dengan membawa tas menuju ke Biro Penyiaran Cito dengan maksud melakukan perampokan. Mereka membunyikan bel akan tetapi pintu tidak
dibuka. Pada saat itu mereka ditangkap. Dalam putusan Hoge Raad bulan Oktober 1978, N.J., 1979-52 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan.
Karena menurut bentuk perwujudannya harus dipandang sebagai diarahkan untuk menyelesaikan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Jadi dalam hal ini telah terjadi percobaan yang dapat dipidana yaitu kejahatan dari Pasal 365 KUHP, pencurian dengan
kekerasan.
Van Veen dalam D. Schaffmeister, (et.al) memberikan catatan tentang putusan ini, bahwa pada delik yang dikualifikasikan lebih banyak terdapat permulaan pelaksanaan daripada delik pokoknya. Delik yang dikualifikasi didahului oleh bayangannya, dengan kata lain
bersenjata, bertopeng, dan membunyikan bel adalah permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan pencurian dengan kekerasan, tetapi jika tidak bersenjata, tidak bertopeng dan membunyikan bel dianggap bukan sebagai permulaan pelaksanaan dari pencurian biasa. Menurut bentuk perwujudannya dari luar mengebel demikian belum tentu tertuju
pada penyelesaian kejahatan.51
Jika melihat contoh dari Adami Chazawi seperti telah disebutkan di atas, dalam pandangan obyektif, dalam hal menetapkan wujud perbuatan mana yang berupa permulaan pelaksanaan, dengan melihat dari proses atau tata urutan dalam melakukan kejahatan.
Berdasarkan pada tata urutan ini, maka untuk menyelesaikan kejahatan, ada dua perbuatan berurutan yang harus dilakukan, yaitu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) dan yang kedua perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandelingen). Menurut pandangan obyektif ada dua perbuatan yang dipandang telah membahayakan kepentingan hukum atas nyawa korban, ialah perbuatan mencabut pedang dari balik bajunya, dan kedua perbuatan mengayunkan pedang ke arah tubuh korban. Perbuatan mencabut pedang dari balik bajunya telah bisa dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari pembunuhan.
Sedangkan perbuatan mengayunkan pedang ke arah tubuh korban, adalah perbuatan pelaksanaan. Ukuran perbuatan pelaksanaan ialah berupa perbuatan satu-satunya untuk menyelesaikan kejahatan itu, oleh sebab itu hubungannya sangat erat dan langsung dengan kejahatan. Ukuran ini sesuai dengan yang dianut dalam praktik hukum, baik di Belanda maupun di Hindia Belanda, yang untuk lebih jelasnya akan dibicarakan di belakang.52
Menurut van Bemmelen dalam P.A.F. Lamintang, kedua metode baik metode objektif maupun metode subjektif, jika diberlakukan secara terlalu kaku akan menjurus kepada ketidakbenaran. Karena paham subjektif itu telah mengartikan hubungan kausal secara
terlalu luas, sehingga seseorang telah dapat dihukum sebagai seorang pelaku atau dalam masalah poging sebagai orang yang telah melakukan percobaan. Padahal hubungan antara tindakan mereka dengan akibat akhirnya itu terlalu jauh atau tindakan mereka itu tidak mendatangkan bahaya yang begitu besar untuk dapat menimbulkan suatu akibat itu.
Sebaliknya paham objektif murni tidak akan menghukum mereka yang telah menunjukkan adanya sifat berbahaya dan telah diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Dalam hal ini van Bemmelen memberikan contoh seperti kasus Eindhovense Brandstichting.53
Sebagai contoh umpamanya A ingin membunuh B, ternyata A dan B ini berada di kota yang berbeda. Untuk melakukan pembunuhan A harus membeli karcis kereta api menuju ke kota dimana B bertempat tinggal. Dalam hal ini apakah perbuatan A membeli karcis kereta api
sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan? Perbuatan membeli karcis merupakan perbuatan yang masih jauh dari kejahatan yang menjadi niat A, yaitu membunuh B, tetapi jelas ada hubungannya dengan niat A tersebut.54
Oleh karena itu menurut van Bemmelen dalam P.A.F. Lamintang, perlu adanya suatu tussenopvatting (paham antara) diantara paham subjektif dan paham objektif, yang memandang suatu uitvoeringshandelingen (tindakan pelaksanaan) itu sebagai tindakan
yang mendatangkan bahaya bagi kemungkinan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Bahaya yang dimaksud itu haruslah dianggap telah ada yaitu jika pelakunya telah menciptakan sejumlah keadaan yang menurut pengalaman manusia, tanpa masih diperlukan lebih banyak hal yang lain, dapat menimbulkan keadaan yang lain lagi. Jika sejumlah keadaan telah tercipta, dimana keadaan semacam itu telah menimbulkan suatu bahaya bagi kemungkinan timbulnya keadaan yang lain, maka sebenarnya tindakan seorang pelaku itu telah mencapai suatu tingkat tertentu dimana tindakannya itu telah
dapat disebut sebagai suatu uitvoeringshandelingen atau tindakan pelaksanaan.55
4. Teori gabungan
Selain teori sujektif dan teori objektif, dikenal juga teori gabungan, yang mencoba menggabungkan dua pandangan yang berbeda itu. Salah seorang ahli yang mempunyai pandangan seperti ini adalah Lange Meyer. Lange Meyer dalam Sudarto dan Wonosutanto56 menyebutkan bahwa, patut dipidananya perbuatan adalah bila memenuhi syarat yaitu sikap batin yang berbahaya dan sikap perbuatan yang berbahaya. Namun karena pelaksanaan dari pandangan Lange Meyer ini menemui kesukaran pada kenyataannya, maka tidak mengherankan apabila pandangan ini cenderung pada teori objektif semata-mata.
5. Permulaan pelaksanaan menurut Moeljatno 57 Moeljatno tidak setuju dengan pandangan teori subjektif yang didukung oleh van Hamel maupun teori objektif yang didukung oleh
Simons tentang permulaan pelaksanaan.
Menurut Moeljatno bahwa, sebelum dapat menentukan apakah yang dilakukan oleh terdakwa sudah merupakan permulaan pelaksanaan atau belum, tentunya harus ditetapkan lebih dulu, permulaan pelaksanaan dari kejahatan apa? Sebab adalah wajar, bahwa permulaan pelaksanaan dari pembunuhan misalnya, adalah lain sekali dengan
permulaan pelaksanaan dari pencurian. Oleh karena itu, untuk mengetahui permulaan pelaksanaan dari kejahatan apa, perlu menarik unsur yang pertama, yaitu niat. Jadi lengkapnya adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang diniatkan atau yang dituju. Sebab isi niat ini harus ternyata dari perbuatan-perbuatan atau apa yang telah dilakukan. Sehingga isinya niat dan adanya permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang dituju berhubungan erat sekali bahwa yang satu tak bisa ditentukan terlepas dari yang lain. Di situ ada hubungan timbal-balik.
Menurut Moeljatno pada permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju, juga perbuatannya (batas antara persiapan dan pelaksanaan) harus memenuhi tiga syarat. Syarat pertama dan kedua diambil dari rumusan percobaan, yang dapat dipidana menurut Pasal 53 KUHP,
sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifat tiap-tiap delik, yaitu sebagai berikut:
a. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
b. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi;
c. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
Oleh karena delik yang dituju tidak diketahui lebih dahulu bahkan harus ditetapkan antara lain dengan mengingat perbuatan yang telah dilakukan, maka istilah permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 KUHP tak mungkin mempunyai arti yang tetap. Karenanya juga tak mungkin dipakai pegangan untuk menentukan, apakah sudah ada percobaan yang dapat dipidana atau belum. Untuk ini (yaitu untuk menentukan delik yang dituju) diperlukan adanya bukti-bukti di luar wet.
D. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Disebabkan Kehendak Pelaku
Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku.
Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri
dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi58 menyebutkan bahwa, yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusannya. Dengan kata lain niat petindak (pelaku) untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. Dapat juga dikatakan bahwa tindakan untuk merugikan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana itu terhenti
sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan undangundang.
Keadaan di luar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datangnya  dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurnaterselesaikan kejahatan itu. Keadaan fisik dalam hal pembunuhan yang
hendak dilakukan oleh A terhadap B misalnya:
- Pada saat A membidikkan pistolnya, tangan A dipukul oleh C;
- Teh beracun yang disediakan A ketika hendak diminum oleh B,
mendadak diserbu oleh seekor kucing, sehingga tumpah;
- Tembakan yang mengenai B, hanya mengakibatkan luka ringan, atau B tidak apa-apa karena tembakannya meleset.59
Selanjutnya disebutkan bahwa, keadaan-keadaan psikis misalnya pada saat ia hendak menembakkan pistolnya, ia merasa takut karena jangan-jangan di sekitarnya itu ada petugas hukum yang akan memergoki perbuatannya. Keadaan itu bukan hanya tindakan manusia saja, tetapi juga perbuatan makhluk lainnya, maupun karena peristiwa alam. Bahkan keadaan psikis yang datangnya dari luar, sehingga tidak terselesaikan hal itu berada di luar kehendak pelaku. Rasa takut sebagai penyebab tidak diselesaikannya tindakan itu dalam hukum pidana dianggap sebagai keadaan yang berada di luar kehendak petindak.
Tetapi apakah rasa takut itu selalu dapat dianggap sebagai pemenuhan syarat ketiga dari percobaan yang dengan demikian dapat dipidana, adalah tergantung kepada sampai dimana rasa takut itu telah mempengaruhi pelaku, yang menyebabkan dia tidak meneruskan tindakannya itu. Kalau misalnya rasa takut itu telah mempengaruhi, yang karenanya ia mengurungkan niatnya dengan sukarela, maka percobaan tidak terjadi. Tegasnya tenggang waktu yang masih dapat dibenarkan untuk menyatakan rasa penyesalan dihubungkan dengan syarat kedua dan ketiga, harus selalu menjadi perhatian dan menilainya secara kasuistis pada setiap kejadian.60 Penggunaan istilah semata-mata, perlu diperhatikan pula. Hal ini berarti meskipun pengurungan niat atau tidak meneruskan
pelaksanaan tindakan tersebut secara sukarela dan karena penyesalan, tetapi disertai dengan perasaan takut, maka dalam hal seperti ini pelaku tetap masih dapat dipidana karena percobaan.61 Dalam hal ini ada kesulitan untuk menentukan apakah memang
benar tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan itu karena keadaan yang terdapat di dalam diri si pelaku yang
dengan sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar dari dalam diri si pelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu. Berkaitan dengan hal ini Loebby Loqman memberikan contoh sebagai berikut:62
1. Putusan Pengadilan Arnhem tanggal 31 Juli 1951. N.J. 1952 No. 670 tentang percobaan pembunuhan atau percobaan penganiayaan berat.
A pada tanggal 5 Mei 1951 ingin membunuh B. Untuk itu A dengan menarik pisau yang telah dipersiapkan memasuki ruangan dimana B pada waktu itu berada. Dengan berjalan
membungkuk dan dengan pisau di tangan A menuju ke arah B berada. Akan tetapi perbuatan A sempat ditahan oleh beberapa orang yang berada di dalam ruangan, sedangkan B lari meninggalkan ruangan tersebut.
Terdakwa dalam kasus di atas dituduh melakukan percobaan pembunuhan, dan subsidair melakukan percobaan penganiayaan berat. Dalam surat dakwaan dikatakan bahwa tidak selesainya pembunuhan atau penganiayaan berat oleh karena “setidaktidaknya
hanya karena satu atau lebih keadaan di luar kehendaknya”.
Terdakwa dalam pembelaannya mengatakan sebenarnya orang yang hadir pada saat perbuatan dilakukan bukanlah sebagai penyebab tidak terlaksananya kejahatan yang semula dikehendakinya. Akan tetapi yang menyebabkan tidak selesainya kejahatan itu karena A melihat adanya perubahan wajah B pada saat itu dan karena jeritan orang banyak sehingga A tidak “tega” meneruskan perbuatan yang dikehendakinya semula. Meskipun demikian Pengadilan Arnhem dalam pertimbangannya memberikan putusan bahwa kasus tersebut tetap sebagai percobaan. Pengunduran diri dalam kasus di atas meskipun ada
faktor yang datang dari dalam diri pelaku, akan tetapi kadangkadang dari luar memaksanya untuk mengundurkan diri.
2. Adakalanya bahwa seseorang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengundurkan diri dari niatnya secara sukarela. Percobaan seperti ini disebut sebagai voltooide, artinya meskipun seseorang telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan, akan tetapi timbul
niatnya untuk secara sukarela mengundurkan diri dari kehendak semula, namun ternyata hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan, sebagai contoh: Seseorang dalam suatu pemeriksaan di pengadilan sedang memberikan keterangannya. Karena dianggap memberikan kesaksian yang tidak benar, Hakim memperingatkan dapat dipidananya orang yang memberikan keterangan tidak benar karena delik “kesaksian palsu”. Dalam hal demikian dianggap orang tersebut telah melakukan delik. Yakni delik kesaksian
palsu terhadap keterangan sebelumnya yang telah diberikan dalam sidang itu. Meskipun dikaitkan dengan percobaan, sebenarnya orang tersebut ingin menarik diri secara sukarela
terhadap perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar di depan sidang pengadilan.
Putusan Hoge Raad tahun 1889 dalam menghadapi kasus seperti di atas, dianggap sebagai pengunduran secara sukarela. Jadi dianggap bukan merupakan percobaan, karena dengan
sukarela orang tersebut menarik kembali keterangan yang tidak benar.
Akan tetapi melihat putusan Hoge Raad tahun 1952 memutuskan bahwa telah melakukan suatu delik selesai (delik kesaksian palsu) terhadap seseorang yang menarik kembali
keterangannya setelah penundaan sidang.
3. Di samping peristiwa yang diuraikan di atas terdapat pula suatu keadaan seorang yang melakukan suatu percobaan kejahatan, sementara itu telah terjadi delik lain yang telah selesai. Peristiwa ini disebut dengan guequalificeerde poging atau percobaan yang dikualifikasi, sebagai contoh: Seorang yang berniat melakukan pencurian terhadap barang-barang dalam sebuah rumah. Untuk itu orang tersebut telah memasuki halaman rumah tersebut. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam rumah ia sudah tertangkap. Dalam hal ini orang tersebut disamping dianggap melakukan percobaan pencurian (jika dilihat dari teori
subjektif) juga telah melakukan delik yang selesai. Yakni delik memasuki halaman tanpa izin (huisvredebruik) seperti yang diatur dalam Pasal 167 KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:63
1. Adanya penghalang fisik.
Contoh: tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan misalnya, pelurunya macet/tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak.
2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.
Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaankeadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran.
Contoh: Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan;
barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkat-nya sekuat tenaga. Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara:64
a. Pengunduran diri secara sukarela (rucktritt) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
b. Penyesalan (tatiger reue) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akMisal: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.
Adapun maksud dicantumkannya syarat pengunduran secara sukarela menurut MvT tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) adalah untuk:65
a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak dapat dihukum. Jika ia dapat membuktikan bahwa pada waktu yang tepat ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat; dan
b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang
paling pasti untuk menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang ber-langsung.
E. Perbuatan-Perbuatan yang Mirip dengan Percobaan
1. Ondeugdelijke poging
Ondeugdelijke poging adalah suatu perbuatan yang meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimanapun perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain suatu perbuatan yang
merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya.66
Ondeug-delijke Poging (percobaan tidak memadai) ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul.67 Ada dua hal yang mengakibatkan tidak
sempurnanya percobaan tersebut, pertama karena alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua objek (sasaran) tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu dapat dibagi pula atas dua macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak (absolut) dan tidak sempurna secara nisbi (relatif). Loebby Loqman memberikan contoh sebagai berikut:68
1. Ketidaksempurnaan sarana (alat)
a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak
Contoh:
A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenicum. Pada saat B lengah A memasukkan arsenicum ke dalam minuman B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan arsenicum tetapi gula pasir.
b. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi
Contoh:
Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racun arsenicum ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.
2. Ketidaksempurnaan sasaran (objek)
a. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak
Contoh:
A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal ini A tidak
mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.
b. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi
Contoh:
A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati.
Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa menurut MvT tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu (tidak memadai);
yang ada hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya saja, sebagaimana disebutkan dalam MvT sebagai berikut:69
“Syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 KUHP ialah syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan yang tertentu di dalam Buku II KUHP. Jika untuk terwujudnya
kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya objek, maka percobaan melakukan kejahatan itupun harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, maka juga tidak ada percobaan”.
Selanjutnya MvT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya, sebagai berikut:70
1. Tidak mampu mutlak, yaitu bila dengan alat itu tidak pernah mungkin timbul delik selesai; dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. Mr. Karni memberi contoh: meracuni dengan air kelapa.
2. Tidak mampu relatif, bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai karena justru hal ikhwal yang tertentu dalam mana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan.
Berdasarkan apa yang dikemukakan MvT di atas terlihat bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari dua segi, yaitu:71
1. Keadaan tertentu dari alat pada waktu si pembuat melakukan perbuatan;
2. Keadaan tertentu dari orang yang dituju.
Hal penting untuk diketahui adalah apakah dengan tidak sempurnanya alat ataupun objek, dapat dianggap telah terjadi suatu percobaan. Jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya suatu percobaan maka pelaku telah memenuhi tiga syarat percobaan, yaitu ada niat untuk melakukan suatu kejahatan, dan sudah mewujudkan niat tersebut ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi delik yang dituju itu tidak selesai (tidak terjadi) karena adanya faktor eksternal dari diri orang itu, yaitu karena alatnya atau objeknya itu tidak sempurna.
Apakah dapat dikatakan telah terjadi suatu percobaan melakukan pembunuhan jika A menghujamkan pisau ke dada B, yang ternyata B telah mati terlebih dahulu disebabkan oleh hal lain? Atau apakah dapat dihukum C yang hendak membunuh D, dengan cara memberikan racun ke dalam minuman D yang ternyata racun tersebut adalah gula?
Dalam hal seperti ini menurut Loebby Loqman, tergantung dari teori mana kita melihatnya, apakah kejadian tersebut dapat dipidana.
Bagi mereka yang menggunakan teori subjektif, tidak ada perbedaan antara ketidaksempurnaan mutlak maupun ketidaksempurnaan nisbi, karena dianggap dari semula pelaku sudah mempunyai niat untukmelakukan kejahatan. Untuk itu pelaku telah mewujudkan dengan adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Sehingga
dengan demikian peristiwa tersebut sudah merupakan suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. Namun tidak demikian halnya dengan teori objektif, hanya ketidaksempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum. Bagi teori objektif,
ketidaksempurnaan nisbi sebenarnya telah sampai kepada penyelesaiaan kejahatan yang diniatkan pelaku. Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyelesaiannya berkurang. Menurut teori objektif, hal demikian telah membahayakan kepentingan hukum sehingga pelaku perlu dipidana. Sedangkan untuk ketidaksempurnaan mutlak, baik sasaran maupun sarana, dianggap tidak merupa-kan hal yang membahayakan kepentingan hukum sehingga tidak perlu pelaku dipidana. Apa yang dilakukan pelaku tidak sampai kepada hal yang dimaksudkan untuk kejahatan itu. Karena nyata-nyata sarana ataupun sasarannya mutlak salah.72 Dengan melihat putusan perkara “Uang Sen Logam” Hoge Raad ternyata mempergunakan teori objektif. Putusan Hoge Raad tanggal 7 Mei 1906, No.W.8372, kasusnya berkenaan dengan seorang pemilik/pengelola toko yang mencoba meracuni suaminya yang sakit dengan campuran teh dan bir dengan tambahan residu obat dan koin tembaga. Campuran ini tidak dianggap memunculkan tindak percobaan.
Harus diakui bahwa campuran tersebut merupakan sarana yang tidak mampu (mutlak).73
2. Mangel am tatbestand
Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan, bahwa Mangel am Tatbestand merupakan suatu kesalahpahaman, akan tetapi berbeda dengan putatief delict dimana orang yang melakukan suatu perbuatan itu telah mengira bahwa apa yang telah dilakukannya itu merupakan suatu delik, padahal kenyataannya tidak demikian, maka pada apa yang disebut dengan Mangel am Tatbestand itu adalah berkenaan dengan de bijzonderheden van de fetelijke situatie atau dengan kekhususan-kekhususan dari keadaan yang sebenarnya.74
Mangel am Tatbestand adalah suatu perbuatan yang diarahkan untuk mewujudkan tindak pidana tetapi ternyata kekurangan atau tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang dituju. Di sini telah terjadi kesesatan atau kesalahpahaman terhadap salah satu unsur tindak pidana. Contohnya: orang yang melaksanakan kehendak untuk mencuri dengan mengambil suatu barang yang dikiranya barang milik orang lain, ternyata miliknya sendiri. Seorang laki-laki yang kawin lagi yang dia mengira telah melanggar larangan poligami, ternyata istrinya itu sebelumnya telah meninggal dunia.75
Pada kedua contoh di atas, walaupun pada keadaan yang sebenarnya orang itu telah selesai melakukan perbuatan, tetapi tidaklah terjadi kejahatan. Tidaklah mungkin mencuri barang yang pada kenyataannya milik sendiri. Demikian juga tidak mungkin melakukan poligami dimana kenyataannya isterinya terdahulu sebelumnya telah meninggal dunia. Di sini tidak terjadi kejahatan, dan dengan demikian juga tidak mungkin terjadi percobaannya. Di sini tidak terjadi kesesatan hukum yang dikiranya ada, melainkan kesesatan mengenai suatu
keadaan yang diperlukan untuk dapatnya perbuatan itu dipidana. Orang itu tidak mengetahui bahwa (unsur) barang itu miliknya sendiri, dan laki-laki itu tidak mengetahui jika istrinya terdahulu telah meninggal dunia.76 Keanehan dari Mangel am Tatbestand adalah bahwa hasil yang dikehendaki pembuat terwujud di luar dirinya. Hal yang sama berlaku untuk seseorang yang menembak orang mati yang dikiranya masih hidup. Pada tahun 1897 Hoge Raad menetapkan bahwa pengguguran dalam Pasal 348 KUHP hanya dapat dipidana kalau kandungan hidup waktu perbuatan pengguguran dilakukan. Jika tidak, maka tidak ada pengguguran sama sekali; juga tidak ada percobaan karena perbuatan telah selesai. Tetapi dihubungkannya itu dengan percobaan dapat dimengerti karena dalam kedua hal, di luar kehendaknya, si pembuat berada di luar pemenuhan seluruhnya dari rumusan delik. Namun dalam hal percobaan tujuan yang hendak dicapai tidak terjadi sedangkan pada Mangel am Tatbestand tujuan tersebut telah tercapai.77
Mangel am tatbestand ini hanya dikenal dalam doktrin hukum. Menurut Simmons, tindakan-tindakan yang telah selesai dilakukan dan ternyata tidak memenuhi salah satu unsur dari unsur-unsur yang telah disyaratkan oleh undang-undang itu, seharusnya tidak dibicarakan dalam pembahasan mengenai poging, oleh karena itu tindakan-tindakan
semacam itu sebenarnya tidak lain daripada tindakan-tindakan yang tidak terlarang.78
3. Putatief delict
Putatief delict itu sebenarnya bukan merupakan suatu delik ataupun suatu percobaan untuk melakukan apa yang disebut putatief delict tersebut, melainkan merupakan kesalahpahaman dari seseorang yang mengira bahwa perbuatan yang telah ia lakukan di dalam suatu keadaan tertentu itu merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan suatu hukuman, padahal perbuatan seperti itu tidak diatur dalam suatu undang-undang pidana, dan oleh karena itu orang tersebut tidak dapat dihukum. Jelaslah bahwa tidak dapat dihukumnya orang tersebut adalah karena tidak adanya suatu ketentuan pidana yang melarang perbuatannya.79
Berbeda dengan Mangel am Tatbestand yang berupa kesalahpahaman terhadap salah satu unsur tindak pidana, tetapi pada putatief delict ini adalah terjadinya kesesatan hukum (rechtsdwaling) pada seseorang yang melakukan perbuatan dalam usahanya untuk mewujudkan tindak pidana. Putatief delict ini bukanlah suatu tindak pidana dan juga bukan percobaan, melainkan suatu kesalahpahaman bagi orang yang melakukan suatu perbuatan yang dikiranya telah melakukan tindak pidana, padahal sebenarnya perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.80 Misalnya, orang asing yang melakukan perbuatan yang menurut hukum negaranya merupakan tindak pidana kesusilaan, tetapi di sini bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena di sini bukan tindak pidana, maka disini tidak dapat dipidana menurut hukum Indonesia. Tidak dipidananya si pembuat dalam hal putatief delict ini karena perbuatannya itu bukan tindak pidana, dan demikian juga tidak ada percobaan yang dipidana pada sesuatu yang bukan tindak pidana.81
D. Schaffmeister, (et.al.),��menyebutkan, bahwa delik putatif ada kalau apa yang telah dilakukan ternyata sama sekali tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan perkiraan pembuat waktu dia berbuat. Dapat dipikirkan bahwa dua orang asing dewasa melakukan hubungan homo di Belanda dan mengira mereka telah melakukan perbuatan pidana. Kesesatan tentang norma yang bersangkutan atau tentang dapat dipidana pelanggarannya inilah yang mirip dengan percobaan, yaitu percobaan yang tidak pernah akan menimbulkan hasil yang dapat dipidana, karena tidak adanya larangan.82
4. Percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan yang dikualifisir
Dalam hal percobaan, dibicarakan pula apa yang dimaksud dengan percobaan selesai (delik manque), percobaan tertunda (geschorste poging), dan percobaan yang dikualifisir (gequalificeerde poging).
a. Percobaan selesai
Percobaan selesai (disebut juga dengan delik manque) adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi.
Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia telah mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk telah ditariknya, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran.83 Jan Remmelink dalam hal ini memberikan sebuah ilustrasi
sebagai berikut: 84
Terdakwa meracuni istrinya, ia telah melakukan segala daya upaya untuk menuntaskan tujuan akhir delik yang hendak diperbuatnya, yaitu pembunuhan. Ternyata istrinya mempunyai daya tahan fisik luar biasa, dan ia ‘kebetulan’ tidak meninggal. Sekalipun di sini terdakwa telah secara tuntas menempuh jalur kriminal (iter criminis), akibatnya (yang ia harapkan) ternyata tidak terjadi. Dalam hal ini kita berbicara tentang delik manque (beendigter Versuch, ‘tindak pidana yang dilakukan tuntas, namun kebetulan tidak berhasil’). Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya bukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. Hanya oleh sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, semata-mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan yang telah selesai saja, dan tidak mencapai apa yang dikehendaki, yang menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada percobaan.85
b. Percobaan tertunda
Sudarto dan Wonosutanto86 menyebutkan, bahwa dikatakan ada percobaan tertunda (percobaan terhenti atau percobaan yang tidak lengkap atau Incompleted attempt), jika kelakuan yang diperlukan untuk kejahatan belum semua dilaksanakan karena ada penghalang dari luar atau karena tidak mungkinnya tindakan itu dilengkapkan, atau karena
urungnya dilakukan tindakan itu secara sukarela. Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah
memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba-tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah membidik dengan senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, dengan tiba-tiba ada orang lain memukul tangannya dan terlepaslah senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar-benar percobaan kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.87
c. Percobaan yang dikualifisir
Percobaan yang dikualifisir terjadi jika pelaku membatalkan lanjutan tindakan yang diniatkannya secara sukarela untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tetapi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dalam hal ini pelaku dapat dituntut berdasarkan tindak pidana lainnya itu, contohnya A hendak membunuh B sekeluarga.
Untuk melaksanakan niatnya itu, pada tengah malam A menyiram rumah B dengan bensin dan membakarnya dengan maksud supaya B dan keluarganya mati terbakar. Tetapi setelah terjadi kebakaran, ia merasa menyesal (secara sukarela), lalu ia mendobrak salah satu pintu
yang belum terbakar dan turut mengusahakan supaya B dan keluarganya selamat. Akhirnya B dan keluarganya selamat, tetapi rumah B tetap terbakar. Dalam hal ini A dipersalahkan melakukan pembakaran rumah, sedangkan untuk percobaan pembunuhan tidak. Artinya percobaan untuk membunuh yang tidak dipidana, dirubah menjadi pembakaran.88 Adami Chazawi menyebutkan, bahwa percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seorang dengan maksud membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati tetapi hanya luka-luka berat. Pada orang ini terdapat kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu diarahkan pada matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, artinya pembunuhan tidak terjadi, yang terjadi adalah penganiayaan
yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 3 KUHP), atau mungkin penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 1 KUHP), atau penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 ayat 2 KUHP), atau penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat 1 KUHP).89
Selanjutnya disebutkan bahwa, dasar penyebutan percobaan yang dikualifisir dengan contohnya tersebut di atas, hanyalah dilihat dari sudut pada kenyataan riil semata, artinya sudut obyektif. Pada pembunuhan dimana akibat kematian tidak timbul, tetapi hanya luka-luka saja, disebut atau dikualifisir sebagai tindak pidana lain hanya oleh sebab penglihatan dari luar saja. Akan tetapi jika dilihat dari sudut subyektif, syarat batin si pembuat, sesungguhnya kasus seorang yang hendak membunuh dengan pelaksanaannya menikam, dari tikaman tidak menimbulkan kematian tetapi hanya luka-luka saja, tidak dapat dikualifisir sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Karena dari sudut batin sungguh berbeda antara pembunuhan dengan penganiayaan. Pada pembunuhan sikap batin ialah kehendak selalu ditujukan pada hilangnya nyawa (kematian) korban. Tetapi pada penganiayaan kesengajaan hanya ditujukan pada penderitaan fisik belaka, bisa sematamata rasa sakit atau bisa juga pada rasa sakit berupa luka-luka. Jika kesengajaan penganiayaan sekedar pada rasa sakit semata-mata disebut dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), sedangkan apabila kesengajaan itu ditujukan pada rasa sakit yang berupa luka berat, disebut dengan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP). O1eh sebab itu
orang yang berkehendak untuk membunuh, yang perbuatan pelaksanaannya (misalnya menusuk), ternyata hanya luka-luka saja, tidaklah dapat menjadi tindak pidana lain yang selesai, misalnya penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 2 KUHP). Kasus itu tetap percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. 53 KUHP), dan tidak dapat
disebut penganiayaan yang menimbulkan luka berat.90

_______________________________________________
1.Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta
Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor:Politea,1980),
hal.59.
2 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas pasal pasal
terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan
padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama,2003),hal.285.
3Wirjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia,
(Bandung:Eresco,1969),hal.81
4 J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda,
(Jakarta:Bina Aksara,1987),hal.155.
5 P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia,
(Bandung:SinarBaru,1984),hal.511.
6 J.E.Jonkers,Op.Cit.,hal.155.
7 Loebby Loqman, Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana,(Jakarta:Universitas Tarumanagara,1996),hal.3.
8 Jonkers,Op.Cit.,hal.156.
9 JanRemmelink,Op.Cit.,hal.287.
10 Soesilo,Op.Cit.,hal.61.
11 Jonkers,Op.Cit.,hal.156.
12 Sudarto dan Wonosutanto, Catatan Kuliah Hukum Pidana II,(Surakarta: Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,1987),hal.16.
13 Moeljatno, Hukum Pidana Delik Delik Percobaan Dan Delik Delik Penyertaan,(Jakarta:BinaAksara,1985),hal.11 12.
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan &Penyertaan,(Jakarta:RajaGrafindo,2002),hal.14.
15 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil,2000),hal.153.
16 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.16.
17 Moeljatno,Op.Cit.,hal.21 22.
18 Andi Hamzah,Asas Asas Hukum Pidana,(Jakarta:Rineka Cipta,1991),hal.84.
19 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.15.
20 LoebbyLoqman,Op.Cit.,hal.16.
21 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.519.
22Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.17.
23 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.14.
24 LoebbyLoqman,Op.Cit.,hal.18.
25Moeljatno,Op.Cit.,hal.21.
26 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.528.
27 Sudarto dan Wonosutanto,Op.Cit.,hal.17.
28 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.531.
29 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.531 532.
30 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.18 19.
31 Loebby Loqman,Op.Cit.,19.
32 Sudarto dan Wonosutanto,Op.Cit.,hal.17.
33 D. Schaffmeister, (et.al.), Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty,
1995),hal.215.
34 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.534.
35 Moeljatno,Op.Cit.,hal.22.
36 Jan Remmelink,Op.Cit.,hal.290 291.
37 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.21 22.
38 D.Schaffmeister,(et.al.),Op.Cit.,hal.216.
39 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.20 21.
40 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.534.
41 Ibid.,hal.538.
42 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana
Indonesia,(Bandung:Sinar Baru,1983),hal.36.
43 Jan Remmelink,Op.Cit.,hal.291 292.
44 Ibid.,hal.539 542.
46 Ibid.,hal.27 29.
47 D.Schaffmeister,(et.al.),Op.Cit.,hal.221.
48 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.543.
49 Ibid.,hal.544.
50 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.29 30
51 D.Schaffmeister,(et.al.),Op.Cit.,hal.226.
52 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.23 24.
53 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.543.
54 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.22.
55 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.543 544.
56 Sudarto dan Wono Sutanto,Op.Cit.,hal.18.
57 Moeljatno,Op.Cit.,hal.28 29.
58 E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,Asas Asas Hukum Pidanadi Indonesia
Dan Penerapannya,(Jakarta:Alumni AHM PTHM,1982),hal.324.
59 Ibid.
60 Ibid.,hal.325.
61 Ibid.
62 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.31.
63 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Semarang:Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1984),hal.15.
64 Ibid.,hal.16.
65 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.545.
66 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.35.
67 Barda Nawawi Arief,Op.Cit.,hal.18.
68 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.35 36.ibat mutlak untuk delik tersebut.
69 Barda Nawawi Arief,Op.Cit.,hal.18 19.
70 Ibid.,hal.19.
71 Ibid.
72 Loebby Loqman,Op.Cit.,hal.37.
73 Jan Remmelink,Op.Cit.,hal.295.
74 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.552.
75 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.58.
76 Ibid.
77 D.Schaffmeister,(et.al.),Op.Cit.,hal.224 225.
78 P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hal.552 553.
79 Ibid.,hal.552.
80 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.59
81 Ibid.,hal.60.
82 D.Schaffmeister,(et.al.),Op.Cit.,hal.225
83 Ibid.,hal.60.
84 Jan Remmelink,Op.Cit.,hal.287.
85 Adami Chazawi,Op.Cit.,hal.61
86 Sudarto dan Wonosutanto,Op.Cit.,h.25.
87 Adami Chazawi,hal.61.
88 E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,Op.Cit.,hal.332.
89 Adami Chazawi,hal.61.
90 Ibid.,hal.62.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar