Minggu, 28 Agustus 2011

RANGKUMAN HUKUM PIDANA



Berlakunya Hk. Pidana;

1. Waktu= asas legalitas

2. Tempat=

- territorial bengsel ; berlaku dieluruh Negara

- Nasionalisasi actif = warga Negara dari suatu Negara

- Nasioanal passif begin self = hukumnya berlakubagi siapa yg melanggar hk.pidsna (asas perlindungan)

Ada 3 pilar dalam hukum pidana

a. Tindap pidana

- strat baarfiet= perbuatan pidana

- criminal act= peristiwa pidana.

b. Pertanggung jawaban pidana

c. Pidana

Hukuman pokok;

1. Mati (tembak, gantung, pancung, suntik mati)

2. Penjara (permanen, sementara)= mimum 1 hari, max= 15 th, extra max= 20 th.i

3. Kurungan

4. Denda

5. Tutupan.

Unsur-unsur tindak pidana

1. Obyektif

2. Subyektif ;

a. Adanya kesalahan (schuld)

- Sengaja

• Tujuan(ougmerk)

• Kepastian

• Kemunkinan (dulus eventualis)

- Lalai (culpa)

• Lata (lalainya sangat nyata)

• Levis (lalainya tipis)

• Levissina( lalai sangat-sangat manusiawi)/hamper tidak ada kelalaian
  1. sesat hukum
  2. sesat perbuatan.
Jenis-jenis delik /Tindak Pidana


1. opzet & culpa.


2. delik hukum & uu


3. delik aktif & passif


4. commune delicten ;delik biasa & bijzondere; delik luar biasa.


5.generale delictum & spesiale delictum.


6. delik selesai & delic berkelanjutan


7. delik langsung( direct delictum) & delik tidak langsung ( indirect. Delictum= turut serta)


8. delik sempurna dan delik percobaan


9. Delik tunggal & delik bersama


10. delik satu perbuatan & banyak perbuatan


11. delik umum & delik politik

Dasar alasan penghapus pidana di Indonesia

Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :

alasan pembenar ( rechtvaardigingsgrond )
yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana ( strafbaarfeit ) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara Anglo saxon


Alasan pemaaf ( schuldduitsluitingsgrond )
yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban ( toerekeningsvatbaarheid ) yang dikenal dengan istilah mensrea di Negara Anglo saxon.


Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, antara lain:


• Noodtoestand(keadaan darurat)Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif ( vis compulsiva ), diatur dalam pasal 48 KUHP :

” barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana “

Ada beberapa ahli yang menggolongkan ” keadaan darurat ” sebagai alasan pembenar namun adapula yang menggolongkannya sebagai alasan pembenar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar ( Utrecht, 1986 : 355 ), paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat,yaitu:

Perbenturan antara dua kepentingan hukum Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya


Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum

Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

• Noodweer(pembelaanterpaksa)

Diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP :

” barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana “

Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.

• Melaksanakan ketentuan undang–undang

Diatur dalam pasal 50 KUHP :


” barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana “

Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

• Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

Diatur dalam pasal 51 KUHP :

” barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana “

Seseorang dapat melaksanakan undang – undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum ( Sudarto 1987 : 153 )


Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP,antara lain :

1) Tidak mampu bertanggung jawab

Diatur dalam pasal 44 KUHP :

”barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige ontwikkeling ) atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing ), tidak dipidana “

Dalam memorie van Toelicting yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab ( Sudarto, 1987 : 951 )adalah :

Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang – undang

Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehinga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menetunkan akibat perbuatannya.

2) Overmacht(dayapaksa)

Overmacht merupakan daya paksa relatif ( vis compulsiva ). Seperti keadaan darurat, daya paksa juga diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa, namun dalam memorie van toelichting ( MvT ) daya paksa dilukiskan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam daya paksa orang berada dalam dwangpositie ( posisi terjepit ). Sifat dari daya paksa datang dari luar si pembuat dan lebih kuat ( Sudarto, 1987 : 142 ). Dalam daya paksa perbuatannya tetap merupakan tindak pidana namun ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya.

3) Noodweerexces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)

Hal ini termasuk pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP :

” pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana “

4) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP :

”perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya “

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya.


PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA (RESPONCIBILITY TOEREKENGSUAT BAAHEID)

PJP,TIDAK BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN:

1. ORANGNYA;

A. PS 44 KUHP;

a. Jiwanya yg sakit


- Permanen / dari lahir


- Sewaktu- waktu


b. Karena sakit tertentu

Secara doltrimal tidak sehat namun secara faktural diserahkan kepada hakim perluasan penjelasan ps. 44 KUHP.

SYARAT YG HARUS DIPENUHI ADA 5 FAKTOR=

a. Ada ancaman;


- Ancaman


- Berupa fisik


- Ancaman harus lebih kuat dari ybs(lbh nyata)


- Tidak ada alternative lain


- Seketika/sekonyong-konyong.(situasional”saat itu”)

b. Pembelaan terpaksa

- Diri sendiri


- Orang lain

Mengenai kehormatan, kesusilaan harta benda sendiri & orang lain diatur dengan cara limitative = tidak boleh diluar anturan tesebut) syarat-syarat;

- Ada kepentingan untuk dibela


- Seimbang

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar